Usman juga mendesak perusahaan yang memperoleh izin untuk melakukan aktivitas tambang menyelesaikan tanggung jawab bangun jalan sendiri.
“Jangan lari dari tanggung jawab, selama ini (jalan khusus) tidak pernah selesai,” ucap Usman.
Usman beri saran, Al Haris mempertemukan para supir dengan perusahaan tambang agar beroperasi dari mulut tambang ke stockpile pinggir sungai dengan negosiasi harga.
“Perusahaan tidak punya truk sehingga para supir tidak kehilangan pekerjaan,” ucapnya.
Andai saja, lanjut Usman, pemprov cepat mengambil langkah itu mungkin demo dapat terkendali.
“Maunya ini dilakukan sebelum demo terjadi, keterlambatan berpikir pemerintah daerah memberi solusi kepada para supir. Saran saya segera beri BLT yang dijanjikan dampak dari intruksi gubernur ke para supir, itu sudah bagus karena supir batu bara telah berjasa dalam meningkatkan devisa negara dan penghasilan daerah dari bagi hasil, yakni: pusat mendapat 70 persen dan daerah mendapat 30 persen, devisa negara sangat mendukung untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar,” tegas Usman.
Diketahui, sebanyak ratusan orang mengatasnamakan Komunitas Supir Batu Bara gelar unjuk rasa yang berakhir perusakan di kantor Gubernur Jambi dan menutup persimpangan simpang IV Telanaipura, depan Bank Indonesia, Kota Jambi pada Senin, 22 Januari 2024.
Diketuai oleh Tursiman sekaligus koordinator lapangan menuntut agar Al Haris membuka houling batu bara di jalan umum.
Pemprov Jambi dalam hal ini Karo Umum Muzzakir dan Plt Karo Hukum Ali Zaini sudah melaporkan kasus perusakan kerugian ratusan juta itu Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. (zek)
