Mari kita bicara jujur soal trace angkutan. Hari ini semua batu bara Jambi tumpah di satu jalur urat nadi rakyat: Sarolangun – Batanghari – Muaro Jambi – Kota Jambi – Talang Duku (Pelabuhan Muaro Jambi). Ini adalah jalan nasional, bukan jalan tambang. Di jalur inilah setiap hari terjadi anarki.
Hari ini ada tiga pilihan yang semuanya bermasalah. Angkutan sungai melalui Batanghari, secara hidrologis tidak layak diandalkan. Draft sungai yang kecil, terutama saat musim kemarau, membuat tongkang tidak bisa berlayar optimal. Ini fakta geografis yang tidak bisa dilawan dengan peraturan.
Pilihan kedua, jalan khusus (hauling road), adalah solusi ideal secara akademik. Namun secara faktual, pembangunannya tersandera oleh persoalan klasik Jambi: pembebasan lahan yang berlarut, konflik sosial, dan lemahnya konsolidasi antar-pemegang IUP untuk membangun konsorsium.
Maka pilihan ketiga yang terjadi adalah anarki: semua tumpah ke jalan umum. Dan di sinilah letak kebodohan teknokratis yang kita pelihara. Kita membatasi angkutan batu bara dengan indeks 8 ton.
Secara ilmu transportasi, ini adalah kebijakan yang anti-sains. Dengan membatasi tonase sekecil itu, untuk mengangkut 10.000 ton batu bara, pengusaha membutuhkan lebih dari 1.250 unit truk. Bayangkan 1.250 truk membelah jalur Sarolangun – Talang Duku setiap hari. Jelas macet, jelas jalan hancur, jelas rakyat marah.
Bandingkan dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan yang sudah menerapkan indeks 28 ton. Dengan indeks 28 ton, untuk mengangkut 10.000 ton yang sama, hanya butuh 357 truk. Jumlah kendaraan berkurang 71%. Logika sederhananya: kenapa kita memaksa 100 truk kecil untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan 30 truk besar secara lebih efisien?
