SIDAKPOST.ID, TEBO – Kepala Desa Punti Kalo, Fahrizal menegaskan kalau masyarakat Desa yang dia pimpin tidak pernah menyerahkan lahan kepada institusi TNI sejak desa berdiri Tahun 1915. Baik secara lisan maupun tertulis.
Keterangan tersebut disampaikan Kades saat rapat teknis inventarisasi lahan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Bakesbangpol, Senin (22/9/2025).
Menurut Fahrizal, pembangunan Batalyon TNI yang baru ini sama sekali tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat.
Padahal, lokasi tersebut merupakan tanah warga yang berdampingan langsung dengan Kelurahan Tebing Tinggi dan terdampak pembangunan.
“Masyarakat tidak tahu berapa luas lahan yang diklaim maupun apa dasar klaimnya. Sampai hari ini belum ada penjelasan resmi baik kepada pemerintah desa maupun kepada warga,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, masyarakat Punti Kalo tidak pernah berani mengusik tanah milik TNI. “Jangankan mengambil tanah, lewat di depan lokasinya saja warga tidak berani,” ungkap Fahrizal.
Terkait isu adanya patok peninggalan Belanda, ia menegaskan bahwa tidak ada patok Belanda di wilayah Punti Kalo.
“Patok yang dimaksud itu adanya di tanah skip Tebo Pal 5, Kelurahan Tebing Tinggi atau Desa Bedaro Rampak, bukan di desa kami,” jelasnya.
Selain itu tokoh masyarakat punti kalo dedi Suhendra juga berharap dalam rapat tersebut, masyarakat Punti Kalo berharap ada kejelasan batas wilayah antara lahan pembangunan Batalyon dan lahan warga.
Untuk itu, masyarakat turun langsung ke lapangan guna memberikan batas, agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Langkah ini bukan untuk menolak atau menyinggung pihak TNI, tetapi supaya jelas mana wilayah masyarakat dan mana wilayah TNI. Dengan begitu, inventarisasi lahan bisa berjalan lancar,” ungkapnya. (adl)
