E. Keharusan Guru Profesional dan Keseimbangan Finansial di Era Digital
Digitalisasi menuntut guru menguasai pedagogi berbasis teknologi, literasi digital, manajemen kelas virtual, hingga kemampuan mengelola data pembelajaran (Wang, 2021, hlm. 67). Namun profesionalitas tidak mungkin dicapai tanpa kesejahteraan yang memadai. Guru honorer di Kemendikbud maupun Kemenag masih puluhan ribu yang belum diangkat PPPK (Garcia, 2021, hlm. 76). Banyak guru madrasah swasta menerima gaji di bawah UMR, bahkan hanya ratusan ribu rupiah.
Dari perspektif pendanaan, APBN 2025 mencapai ±Rp3.325 triliun. Dengan alokasi 20% untuk pendidikan (±Rp665 triliun), tetapi hanya ±6% yang langsung menyasar guru, berarti dana yang benar-benar diterima guru ±Rp39,9 triliun. Singh (2024, hlm. 122) menegaskan bahwa negara berkembang cenderung membelanjakan anggaran pendidikan untuk administrasi dan infrastruktur ketimbang tenaga pendidik.
Clarke (2023, hlm. 88) menyebut struktur anggaran Indonesia “tidak efektif dalam memperkuat inti ekosistem pendidikan, yaitu guru”. Jika keseimbangan finansial tidak dibenahi, transformasi digital akan menjadi beban baru bagi guru, bukan peluang. Martinez (2022, hlm. 52) bahkan menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi pendidikan di Global South bergantung pada stabilitas pendapatan guru sebagai prasyarat psikologis dan profesional.
F. Penutup
Delapan puluh tahun Hari Guru Nasional adalah momen penting untuk mengkritisi arah kebijakan pendidikan Indonesia. Negara telah membuat regulasi, tetapi implementasinya belum merata dan belum berpihak kuat pada guru, terutama guru madrasah, honorer, dan guru daerah 3T. Jika hanya sebagian kecil dari 20% anggaran pendidikan menyentuh guru, maka profesionalitas hanya akan menjadi wacana.
