Kedua gagasan dari Sahlberg dan Miller memperkuat argumen bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara memperlakukan guru. Dengan kata lain, negara yang maju adalah negara yang tidak hanya menuntut guru untuk profesional, tetapi juga menyediakan infrastruktur kesejahteraan dan perlindungan yang memadai agar profesionalitas tersebut dapat tumbuh dan berkembang.
Bandingkan dengan Indonesia, di mana guru honorer Kemendikdasmen dan Kemenag masih menunggu kepastian P3K, sementara beban digitalisasi terus meningkat tanpa dukungan sistemik (Rahman, 2023, hlm. 20).
Sebagaimana, studi Johnson (2024, hlm. 55) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada indeks status guru yang moderat, dengan ketimpangan besar antara guru PNS, PPPK, dan honorer. Guru madrasah Kemenag masih berada pada posisi paling rentan dalam skala kesejahteraan Asia Tenggara (Singh, 2024, hlm. 118).
D. Profesi Guru vs Regulasi Perlindungan Anak
Di Indonesia muncul benturan antara praktik pedagogis dan regulasi perlindungan anak. Guru kerap menghadapi risiko kriminalisasi akibat kesalahpahaman dalam tindakan kedisiplinan (Hidayat, 2022, hlm. 23). Padahal, sebagaimana dicatat Anderson (2021, hlm. 54), relasi pedagogis membutuhkan ruang profesional yang aman dan dilindungi hukum.
Dari sisi hukum, ketegangan terjadi karena regulasi perlindungan anak belum diimbangi pedoman operasional detail mengenai batasan tindakan guru di kelas. Akibatnya, guru sering menahan diri sehingga efektivitas pembelajaran menurun (Rahman, 2023, hlm. 40). Negara perlu menyiapkan “safe-working space” bagi guru tanpa mengabaikan hak anak, sebagai suatu keseimbangan yang di negara maju telah diatur melalui pedoman etik profesi (Brown, 2022, hlm. 17).
