Rivan A. Purwantono Resmi Ditunjuk BUMN Sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga

Kementrian BUMN secara resmi mengumumkan penunjukan Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero). Foto : Humas Jasa Raharja

Penugasan Rivan sebagai Direktur Utama Jasa Marga bukanlah hal baru
baginya. Kolaborasi erat yang terjalin antara Jasa Raharja dan Jasa Marga dalam pengelolaan arus lalu lintas menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data kecelakaan dan demografi korban.

Selain itu, Rivan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT KAI dan memimpin
Bank Bukopin dalam program penyelamatan pada tahun 2020.

Ia juga aktif sebagai Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Keselamatan, mengajar di UGM dan Unissula Semarang, serta menerbitkan sejumlah buku tentang manajemen dan kepemimpinan.Dari Pelaksanaan RUPS sore ini kepengurusan Jasa Marga adalah sebagai berikut :

Baca Juga :  Tingkatkan Keselamatan Berlalu lintas, Jasa Raharja Jambi Sinergi dengan Lintas Instansi

Dewan Komisaris :

1. Juri Ardiantoro – Komisaris Utama
2. Seppala Ahmad – Komisaris Independen
3. Syamsul Bachri Yusuf – Komisaris
4. Nachrowi Ramli – Komisaris Independen 5. Rudi Antarikaswan – Komisaris Independen
6. Asrorun Ni’am Sholeh – Komisaris Independen

Dewan Direksi :

1. Rivan A. Purwantono – Direktur Utama
2. Reza Febriano – Direktur Bisnis
3. Pramitha Wulanjani – Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko:
4. Mohamad Agus Setiawan – Direktur Pengembangan Usaha
5. Yoga Tri Anggoro – Direktur Human Capital dan Transformasi
6. Fitri Wiyanti – Direktur Operasi dan Layanan.

Baca Juga :  Pemotor Kecelakaan di Desa Penyengat Olak, Terjamin Jasa Raharja dan Santunan Diterima ibu Korban

Terkait penunjukan ini, Corporate Secretary PT Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditetapkan pengganti resmi Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Untuk sementara waktu, pengisian jabatan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan guna menjaga kelangsungan operasional dan tata kelola yang baik, sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian BUMN. (ais)