Dari Aktivis PMII hingga Petinggi PBNU, Juri Ardiantoro Kini Fokus Berdayakan Warga NU

Juri Ardiantoro, Wakil Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia organisasi, demokrasi, dan pemerintahan. Foto: Dok. NU Online

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Sejarah di IKIP Jakarta pada 1999. Selanjutnya, ia meraih gelar magister Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2003 dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2015.

Pengalaman akademiknya dimulai dengan mengajar sebagai guru Sosiologi di SMA Labschool Jakarta pada 1999–2000. Ia kemudian menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno pada 2001–2003.

Sejak 2005, Juri juga mengajar mata kuliah Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta.

Baca Juga :  Rapat Pleno PCNU Tebo, H. Lukman Ajak Jaga Marwah dan Perkuat Khidmat untuk Warga Nahdliyin

Sementara itu, keterlibatannya dalam dunia demokrasi telah dimulai sejak era reformasi. Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta dan pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal pada 1996–2003.

Kariernya di bidang kepemiluan berlanjut ketika terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada 2003. Lima tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Ketua KPUD DKI Jakarta periode 2008–2013.

Pengalaman tersebut mengantarkannya ke tingkat nasional. Juri kemudian terpilih sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia periode 2012–2017.

Baca Juga :  Muktamar Ke-35 NU Tegaskan Ulama Harus Mampu Menjawab Persoalan Umat

Setelah menyelesaikan tugas di KPU, ia bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) periode 2018–2019.

Pada Juni 2020, Juri dilantik menjadi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Pada tahun yang sama, ia juga dipercaya menjadi Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) serta Ketua Panitia Seleksi calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).