“Sudah cukup rasanya kita mendengarkan hiruk pikuk isu identitas dan SARA yang tidak konstruktif dan malah destruktif. Kini saatnya kita memberikan perhatian yang besar pada persoalan-persoalan ril yang tengah kita hadapi, bagi di lingkungan nasional, maupun regional dan global,” ujarnya lagi.
Pemilu yang Mengintegrasikan
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam mensukseskan Pemilu 2024. Apalagi, sambungnya, Pemilu 2024 akan sangat kolosal.
“Sebagai satu-satunya jalur konsitusional untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, pemilu pasti memiliki konflik,” katanya.
Namun demikian, konflik yang tidak dapat dihindarkan itu harus dikelola agar bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa dan negara.
“KPU tetap komitmen bekerja agar kualitas pemilu semakin baik, dari sisi penyelenggaraan maupun tujuan,” katanya sambil berharap Pemilu 2024 dapat mengintegrasikan seluruh elemen bangsa.
Senada dengan itu, Anggota KPU August Mellaz menggarisbawahi nilai strategis pemilu sebagai instrumen yang mempersatukan.
“Ini memang kelihatannya naif, tapi kalau sudah ada komitmen itu, mestinya jalan,” ujar August sambil menambahkan, media massa termasuk yang berbasis digital memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan itu semua.
MoU Kepemiluan
Dalam pertemuan, Ketua Pokja Kepemiluan JMSI Khalid Zabidi melaporkan, JMSI telah merumuskan draft Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga yang apabila disepakati dapat dijadikan payung bagi Pengurus Daerah JMSI dalam kegiatan kepemiluan.
“Peran pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan kebangsaan ini harus kita jadikan tema utama hingga resonansinya mencapai daerah-daerah,” ujar Khalid.
