“Dalam perkara tersebut, penyidik menyangkakan Pasal 492 atau Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Bambang.
Bambang mengimbau masyarakat berhati-hati mengikuti kegiatan arisan atau transaksi yang melibatkan penghimpunan uang.
“Peserta perlu memastikan mekanisme pengelolaan dana dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui dengan jelas,” pungkasnya. (Sri)
