Desa Teluk Kulbi Wakili Tanjab Barat dalam Penilaian Desa Antikorupsi, Tim Provinsi Jambi Turun Langsung

Kedatangan Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Jambi disambut dengan tarian tradisional saat tiba di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Foto: Aisyah

“Semua perangkat desa harus berkomitmen agar nilai-nilai antikorupsi dan tata kelolanya dapat dilaksanakan secara konsisten, mulai dari transparansi pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, hingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Amirzan berharap Desa Teluk Kulbi yang dipercaya mewakili Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu menunjukkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih.

“Mudah-mudahan Desa Teluk Kulbi dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi,” harapnya.

Sementara itu, Irbansus Inspektorat Provinsi Jambi, Mat Sanusi, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi di Jambi telah berjalan sejak 2023. Saat itu, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga :  Keluhan Kepsek SLB Terkait Akses Menuju Sekolah

“Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi dimulai sejak tahun 2023, di mana terpilih satu desa yaitu Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah dikukuhkan pada tahun 2023 sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK,” jelasnya.

Mat Sanusi menerangkan, KPK mendorong setiap kabupaten memiliki sedikitnya satu desa percontohan antikorupsi. Untuk mewujudkannya, pemerintah kabupaten terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap desa-desa yang dinilai memenuhi persyaratan.

Baca Juga :  Porprov Jambi 2027 Tetap Digelar, Pemkab dan Pemkot Diminta Siapkan Anggaran

Dari hasil seleksi tingkat kabupaten, sebanyak tiga desa diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, tim provinsi melakukan penilaian untuk menentukan satu desa terbaik yang akan diajukan kepada KPK.

“Satu desa itu kemudian disampaikan ke KPK. KPK melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan indikator penilaiannya. Setelah penilaian dokumen, berikutnya kita melakukan verifikasi faktual dan kunjungan lapangan terkait apa yang telah disampaikan desa secara digital,” terangnya.