Desa Teluk Kulbi Wakili Tanjab Barat dalam Penilaian Desa Antikorupsi, Tim Provinsi Jambi Turun Langsung

Kedatangan Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Jambi disambut dengan tarian tradisional saat tiba di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Foto: Aisyah

SIDAKPOST.ID, TANJAB BARAT – Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi salah satu calon percontohan Desa Antikorupsi di Provinsi Jambi. Tim Penilai dan Monitoring Pemerintah Provinsi Jambi turun langsung melakukan penilaian dan verifikasi lapangan, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Teluk Kulbi tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta unsur DP3AP2 Provinsi Jambi. Penilaian juga diikuti tim dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tim penilai dari Provinsi Jambi terdiri atas Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi Jambi Mat Sanusi, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi Amirzan, SH, serta Basri dari unsur pemerintahan desa dan kelurahan.

Baca Juga :  Hadiri Rakor Public Hearing dan Temu Konsultasi PPH, Ini Harapan Anwar Sadat

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan, mengatakan penilaian Desa Antikorupsi merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Baca Juga :  Sekolah di Tengah Sawit: Anak-Anak SDN 190 Bukit Bakar Belajar di Ruang Kayu, Tetap Giat Mengejar Cita

Menurutnya, sebanyak delapan desa di Provinsi Jambi telah menjalani proses penilaian. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.

“Penilaian Desa Antikorupsi ini sudah delapan desa di Provinsi Jambi yang dinilai. Ini merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Amirzan.

Ia menegaskan, penerapan nilai antikorupsi tidak cukup hanya melalui kelengkapan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari.