Edi juga meminta pemerintah pusat dapat memfasilitasi pertemuan antara pemilik IUP dan pemerintah provinsi Jambi untuk mempertanyakan tanggung jawab pemilik IUP terhadap sejumlah ruas jalan di Jambi yang mengalami kerusakan akibat dilewati oleh angkutan batu bara.
“Karena kalo hanya mengandalkan APBD Provinsi Jambi saja tidak akan sanggup, kemaren kita memperbaiki ruas jalan di Tempino saja butuh 28 Milyar,” jelas Edi.
Terakhir, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini juga meminta agar pembangunan jalan khusus batubara dapat diselesaikan tepat waktu.
“ Kan sudah ground breaking, ada 3 vendor, jangan sampai seperti dulu, sudah ground breaking di 2015 namun tidak berlanjut sampai sekarang, maka day to day tim teknisnya pak Gubernur, Kadis PUPR, Kadis Perhubungan harus monitor terus, kalau perlu bentuk task force yang mengontrol proses pembangunan jalan batubara ini,” pungkasnya. (rsa)
