Kekeringan Meluas, DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Ancaman Krisis Kesehatan

Puskesmas Diminta Petakan Wilayah Rawan

Yahya selanjutnya mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat pemantauan kondisi kesehatan di wilayah yang terdampak kekeringan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu memiliki data mengenai desa yang mengalami kesulitan air, kelompok masyarakat yang rentan, serta perkembangan penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi.

“Puskesmas harus mengetahui desa mana yang mengalami keterbatasan air, kelompok berisiko yang tinggal di dalamnya, serta perubahan kasus penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan sanitasi,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat benar-benar aman hingga digunakan atau dikonsumsi warga.

Pemeriksaan, kata Yahya, tidak cukup hanya dilakukan terhadap sumber air maupun kendaraan atau tangki pengangkut. Kebersihan tempat penyimpanan hingga lokasi pembagian air juga harus diperhatikan.

“Apabila ditemukan sumber air warga yang tidak layak, pemerintah harus menyediakan pasokan pengganti serta menyampaikan larangan penggunaannya secara jelas. Jika diperlukan, fasilitas kesehatan (faskes), sekolah, posyandu, dan tempat pengungsian sementara harus memperoleh perlindungan pasokan tersendiri agar pelayanan tidak dikurangi,” imbuhnya.

Selain pasokan air, pemerintah juga diminta memperhatikan ketersediaan wadah penyimpanan yang memenuhi standar bagi keluarga terdampak. Langkah itu dinilai penting agar air bantuan tetap aman setelah diterima masyarakat.

“Pemerintah harus menetapkan indikator kesehatan sebagai bagian dari keputusan memperbesar respons kekeringan,” tambah Yahya.