DPRD Bungo Gelar Rapat Kerja Bersama Pemda Bungo

Rapat Kerja DPRD Bungo, dengarkan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi. Foto : sidakpost.id/julian.

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Gelar Rapat Kerja DPRD Bungo sampaikan jawaban Pemda atas padangan umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Senin (10/6/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bungo, Martunis, dihadiri Bupati Bungo dalam hal ini diwakili Asisten III H. Bambang Rodianto.

Turut hadir, Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, sejumlah kepala OPD, Camat, anggota DPRD, dan undangan lainnya.

H. Bambang Rodianto menyampaiankan beberapa hari yang lalu tepatnya, Selasa 4 Juni 2024 seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bungo telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo TA 2023 dan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Baca Juga :  Lepas Kloter Perdana Keberangkatan Haji 2026 Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Pelayanan Terbaik untuk Jema'ah

“Dari seluruh Pandangan Umum Anggota Dewan yang terhormat, kami mencatat sejumlah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023,” ujarnya.

Disamping iy juga terdapat harapan dan saran bahkan kritikan terhadap berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

” Namun demikian, tidak sedikit Pandangan Umum Anggota Dewan yang justru memiliki kesamaan pendapat dengan Pemerintah Daerah dalam menyikapi suatu permasalahan,” tambahnya.

Baca Juga :  Ganjar Pranowo Capres Pilihan PPP, Yahya : Semua Kader di Bungo Siap Bergerak

Lebih Jauh, setelah menelaah dengan cermat, terdapat beberapa fraksi yang memiliki sejumlah kesamaan materi dalam Pandangan Umumnya, antara lain mengenai SiLPA, persoalan data piutang PBB-P2, persoalan aset rusak berat yang masih tercatat dalam neraca, serta persoalan PSU dan Jalan Usaha Tani yang masih tercatat dalam akun persediaan serta sejumlah materi Pandangan Umum lainnya.