Hukum  

Apa Itu Restorative Justice? Pengertian, Syarat, Manfaat, dan Penerapannya di Indonesia

Ilustrasi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian antara para pihak. Foto: Madi/ AI

1. Ada Kesepakatan Perdamaian

Korban dan pelaku harus sama-sama bersedia menyelesaikan perkara melalui perdamaian tanpa adanya paksaan.

2. Pelaku Mengakui Kesalahan

Pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab.

3. Korban Memaafkan

Korban bersedia menerima penyelesaian secara damai setelah hak-haknya dipenuhi sesuai kesepakatan.

4. Kerugian Dipulihkan

Pelaku berupaya mengganti kerugian atau melakukan tindakan yang disepakati bersama.

5. Memenuhi Ketentuan Hukum

Kasus yang ditangani harus sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan yang berlaku di institusi penegak hukum terkait.

Baca Juga :  Astaga! Diduga Dua Siswi di Tebo Dicabuli Oleh Gurunya

Manfaat Restorative Justice

Pendekatan keadilan restoratif memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak.

Bagi Korban

Korban memperoleh kesempatan menyampaikan dampak yang dirasakan, mendapatkan pemulihan, serta memperoleh penyelesaian yang lebih cepat.

Bagi Pelaku

Pelaku memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa harus selalu melalui proses persidangan yang panjang, selama memenuhi ketentuan hukum.

Bagi Masyarakat

Hubungan sosial yang sempat terganggu dapat dipulihkan sehingga mengurangi potensi konflik berkepanjangan.

Bagi Negara

Penyelesaian perkara menjadi lebih efisien sehingga dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga :  Polres Tebo Razia Peti di Rimbo Bujang, Satu Rakit Dompeng Dimusnahkan

Contoh Penerapan Restorative Justice

Beberapa contoh perkara yang dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan menggunakan pendekatan restorative justice antara lain:

  • Penganiayaan ringan.
  • Pencurian ringan dengan kerugian terbatas.
  • Perkara anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi.

Namun demikian, tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, narkotika dalam kategori tertentu, pembunuhan, atau kejahatan serius lainnya pada umumnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.