“Penilaian ini menjadi bahan evaluasi untuk semakin memacu semangat dan mendorong kinerja seluruh pemerintah daerah dalam Provinsi Jambi, untuk berbenah menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima,” kata Wagub Sani.
“Dengan upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah se Provinsi Jambi, dan dengan supervisi serta masukan-masukan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, alhamdulillah, hasil Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 memperoleh hasil Kualitas Tertinggi Tanpa Potensi Maladministrasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik yang memenuhi standar kepatuhan ketat, bebas pungli/penundaan, serta teruji dari perilaku melawan hukum, melampaui wewenang atau kelalaian (maladministrai),” lanjutnya.
Wagub Sani juga berharap kepada seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jambi agar dapat menjadikan hasil penilaian ini sebagai vitamin sekaligus bahan evaluasi untuk memastikan hasil penilaian seluruh instansi pemerintah daerah dalam Provinsi Jambi tidak hanya sebatas penilaian di atas kertas/prosedural, tetapi benar-benar memastikan bahwa pelayanan publik pemerintah daerah dalam Provinsi Jambi berjalan transparan, akuntabel dan kompeten, serta semakin menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Pelayanan publik merupakan hal yang sangat sentral dan sangat sering menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja, penilaian ini akan semakin mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja, senantiasa mengupayakan terobosan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel sebagaimana yang tertuang dalam salah satu misi Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.
