Titip Absen di Tempat Kerja, Antara Solidaritas, Kejujuran, dan Risiko Hukum

Bukan Hanya Absen Manual

Persoalan yang sama juga berlaku pada sistem presensi digital. Perubahan data elektronik agar seseorang terlihat hadir, padahal kenyataannya tidak masuk, pada substansinya tetap merupakan penyajian informasi yang tidak sesuai fakta.

Dalam fikih, tindakan semacam ini berkaitan dengan konsep tazwir atau pemalsuan. Bentuk pemalsuan tidak terbatas pada dokumen berbentuk kertas atau tanda tangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan informasi yang sengaja dibuat seolah-olah benar.

Karena itu, perkembangan teknologi tidak mengubah substansi persoalannya. Yang menjadi perhatian adalah adanya upaya membuat catatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Solidaritas Tidak Berarti Membantu Pelanggaran

Alasan ingin membantu teman juga tidak serta-merta menjadikan tindakan tersebut benar.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan, tetapi melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam QS Al-Ma’idah ayat 2.

Dalam konteks pekerjaan, bentuk kepedulian kepada rekan justru dapat diwujudkan dengan mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran, bukan membantu menutupinya.

Artinya, keberadaan teman yang tidak masuk kerja seharusnya tidak menjadi alasan bagi orang lain untuk membuat catatan kehadiran palsu.

Ada Risiko di Lingkungan Kerja

Selain persoalan dari sisi agama, “titip absen” juga dapat menimbulkan konsekuensi dalam hubungan kerja.

Apabila manipulasi presensi telah diatur sebagai pelanggaran dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau ketentuan internal lainnya, karyawan yang terlibat dapat dikenai tindakan disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Sanksinya dapat berbeda-beda, mulai dari teguran hingga tindakan ketenagakerjaan yang lebih berat. Penerapan sanksi tetap bergantung pada aturan perusahaan, fakta kejadian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Risiko lainnya muncul apabila manipulasi presensi dilakukan untuk memperoleh gaji, tunjangan atau keuntungan tertentu yang sebenarnya tidak menjadi hak karena syarat kehadiran tidak terpenuhi.

Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan hukum yang lebih serius. Penilaian hukumnya bergantung pada bentuk tindakan, dokumen atau data yang dimanipulasi, serta akibat yang ditimbulkan.