SIDAKPOST.ID, BENGKULU – Gaji guru honorer yang masih rendah menjadi perhatian serius Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu. Persoalan inipun telah disampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo dan Mendikbud, Muhadjir Effendy.
“PGRI sudah menghadap Presiden dan Mendikbud, tapi belum juga ada perubahan,” ungkap Ketua PGRI Kota Bengkulu, Hery Suryadi M.Pd, Sabtu (25/11) kemarin.
Heri menilai, pemerintah seakan tidak memiliki komitmen untuk mensejahterakan guru, padahal kebutuhan guru di Bengkulu, bahkan se-Indonesia mengalami hal yang sama, yaitu kekurangan guru PNS. Sehingga hampir semua daerah harus merekrut tenaga pendidik honorer.
Sebutnya, gaji guru honorer cukup memprihatinkan, yakni rata-rata Rp 200 ribu per bulan untuk jenjang SD, sehingga mereka harus mencari alternatif lain demi memenuhi kebutuhannya.
Sementara beban yang diberikan kepada mereka untuk menyukseskan pendidikan tidak kalah besarnya dengan tenaga pendidik yang berstatus PNS.
Diakui Heri, kualitas guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan, jika kesejahteraan sudah tidak terpenuhi, maka akan menancaman layanan pendidikan.
Demi menunjang penghasilan tenaga pendidik, pada tahun 2005 PGRI Kota telah mengusulkan pemberian insentif Rp 100 ribu/bulan dari APBD.
Sayangnya, sejak kepemimpinan Helmi Hasan, dana insentif dicoret, bahkan penyaluran tunjangan tambahan penghasilan pun dibayarkan tidak utuh.
“Sayangnya nasib mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Kalau sudah tidak ada komitmen terhadap guru, tunggulah kehancuran akan datang, ini sama dengan menelantarkan guru,” pungkasnya. (mts)
