Lahan Warga Dipersoalkan demi Pipa Migas, Romy: Jangan Korbankan Hak Rakyat!

Sementara dari sisi hukum positif, Romy menyinggung Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan usaha migas serta penyelesaian hak atas tanah sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga menjamin hak milik pribadi dan perlindungan dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Ia menegaskan, pembayaran kompensasi kepada satu pihak tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan apabila masih terdapat klaim hak dari pihak lain yang belum diperiksa dan diselesaikan.

Karena itu, Romy meminta penyidik Polres Tebo menelusuri keabsahan Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah, termasuk pihak yang menerima kompensasi, dasar pembayaran, serta dokumen yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa.

“Polisi harus mengusut tuntas masalah ini, termasuk aliran dana pembebasan lahannya. Debalang Negeri berkomitmen penuh mengawal kasus ini agar hak warga lansia yang menuntut keadilan tidak diinjak-injak oleh kepentingan korporasi,” tegas Romy.

Polres Tebo Mulai Periksa Saksi

Sebelumnya, Satreskrim Polres Tebo telah melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi lahan milik Marzuki, Selasa (3/11/2026).

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Setiawan, memastikan penyidik akan memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan.

Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polres Tebo, Ipda Sumarlin, pada Jumat (6/11/2026), membenarkan bahwa Kepala Desa Kunangan telah dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap pihak PT Olindo Nusa Surya dijadwalkan berlangsung pekan ini.