Lahan Warga Dipersoalkan demi Pipa Migas, Romy: Jangan Korbankan Hak Rakyat!

“Menurut pantauan kami, perusahaan ini memang sangat bandel. Awalnya dulu, saya tahu betul mereka sempat mau menggunakan jalan TMMD milik masyarakat. Begitu tidak bisa memanfaatkan jalan TMMD itu, sekarang mereka malah membuat keributan baru di lahan warga,” ungkapnya.

Selain itu, Romy mempertanyakan mekanisme pemberian kompensasi yang menurut penilaiannya hanya diberikan kepada satu pihak, sementara terdapat pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

“Mereka sengaja membuat kegaduhan dengan hanya memberikan kompensasi kepada satu pihak, namun di sisi lain justru menghilangkan hak-hak pihak lain yang juga memiliki dasar atas tanah tersebut. Seharusnya kalau memang buntu, mereka cari alternatif jalur lain,” katanya.

Ia turut menyoroti Berita Acara Pergeseran Lahan yang dikaitkan dengan Nur Alamsyah. Dokumen tersebut diduga menjadi salah satu dasar perusahaan melakukan pemasangan pipa migas di lokasi yang kini dipersoalkan.

Menurut Romy, berita acara pergeseran lahan bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah. Karena itu, dokumen tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penggunaan lahan tanpa terlebih dahulu memastikan hak dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan.

Ia mempertanyakan dasar perusahaan melaksanakan pekerjaan apabila hanya berpedoman pada berita acara pergeseran lahan, bukan dokumen yang membuktikan hak atau persetujuan pihak berwenang atas tanah tersebut.

Romy menilai, perusahaan semestinya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status lahan sebelum pekerjaan dimulai, terlebih ketika terdapat klaim kepemilikan dari pihak lain.

Dari perspektif hukum adat Melayu Jambi, ia mengingatkan bahwa tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus warisan keluarga yang harus dihormati. Falsafah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, menurutnya, menempatkan kejujuran, musyawarah, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.