Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa menu keempat adalah Pro Jambi Responsif, yang mencakup bantuan bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif untuk Babinsa/Babinkamtibmas; pembentukan Desa BERSINAR atau Desa Bersih Narkoba; serta saluran Lapor Wak DUL (Wo Haris dan Pak Dul) untuk menampung aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat.
Menu terakhir adalah Pro Jambi Agamis, yang terdiri dari honorarium untuk pegawai syara, guru mengaji, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Pondok Pesantren; honorarium Dai kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru mengaji, hafidz quran, dan pegawai syara berprestasi; serta program satu desa satu hafidz alquran.
“Selain program Pro Jambi, upaya kami untuk mempercepat pengurangan ketimpangan juga mencakup peningkatan konektivitas dan pembangunan pusat pertumbuhan baru. Hal ini dilakukan dengan menyinergikan lokasi prioritas dan arah kebijakan kewilayahan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, serta kebijakan sektoral lainnya.
Mengikuti perubahan paradigma perencanaan dari “money follow function” menjadi “money follow program”, indikasi pendanaan akan lebih difokuskan pada program prioritas, dengan mengoptimalkan kemampuan pendanaan melalui pendekatan tematik, holistik, terintegrasi, dan spasial.
Melalui pendekatan ini, program-program yang disusun diharapkan mampu mengakselerasi perwujudan Visi JAMBI MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029,” katanya.
