“Lebih parah lagi, pemain baru ini tidak mengerti ilmu jurnalistik, tapi membuat media untuk tujuan tertentu, media online berita sudah berubah jadi medsos,” ungkap pendiri SMSI dan JMSI Pusat ini.
Dewan Pers Seperti Macan Ompong
Mursyid menilai, meski ada lembaga negara yang mengawasi pers yaitu Dewan Pers, perannya seperti macan ompong. Banyak regulasi yang tidak berjalan di lapangan dan tidak berdampak langsung kepada media yang taat aturan.
Misalnya, aturan media harus terverifikasi faktual. Namun dalam praktiknya, verifikasi faktual Dewan Pers tidak menjadi patokan pemerintah dalam menjalin kerja sama.
“Seharusnya media yang sudah terverifikasi Dewan Pers diutamakan mendapat kerja sama di pemerintah pusat dan daerah. Tapi yang terjadi justru media yang menjadi tim sukses di Pemda-Pemda yang menguasai kerja sama, bahkan media baru yang belum terverifikasi Dewan Pers,” jelas tokoh pers Jambi ini.
Ia menyarankan Dewan Pers harus mengeluarkan surat edaran kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar memprioritaskan kerja sama dengan media-media yang telah terverifikasi.
“Dewan Pers perlu mengeluarkan surat edaran kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar memprioritaskan kerja sama dengan media yang telah terverifikasi. Langkah ini penting untuk mendorong profesionalisme pers sekaligus menciptakan ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab,” tegasnya. (abs)
