Pemerintah Kabupaten Tebo didorong segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, prinsip keadilan, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar kembali mendesak percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis di Kecamatan Rimbo Bujang.
Jalan tersebut dinilai menjadi akses strategis yang menopang mobilitas warga dan aktivitas perekonomian. Pemerintah daerah juga diminta lebih agresif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jambi.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial.
Setiap investasi baru juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal yang didukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren.
Fraksi mengapresiasi langkah cepat Polres Tebo dalam mengungkap kasus tersebut, sekaligus meminta pemerintah daerah memperkuat pendidikan karakter serta pengawasan di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tebo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Meski demikian, Fraksi menegaskan seluruh rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,’ tutupnya. (adl)
