Ia menyebut keberadaan Clean Air Shelters sebagai bentuk dukungan yang perlu disediakan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap.
Karena itu, Charles meminta pemerintah memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia dan memastikan penyaring udara berfungsi dengan baik. Selain itu, kualitas udara di lokasi perlindungan harus dipantau secara berkala dan masyarakat dapat mengakses fasilitas tersebut secara gratis.
“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” tukasnya.
Charles menegaskan, meskipun pemerintah belum dapat memastikan kapan kebakaran hutan dan lahan sepenuhnya padam, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya. (sum)
