Bupati Dedy Putra Sampaikan KUA dan PPAS APBD Bungo 2027, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,249 Triliun

Bupati Bungo H. Dedy Putra bersama pimpinan DPRD menunjukkan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027 usai penandatanganan. Foto: Sari

SIDAKPOST.ID, BUNGO – Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah. Dalam prosesnya, sejumlah penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan.

Baca Juga :  Toko Bata Muara Bungo Bertahan di Tengah Gempuran Belanja Online

Bupati Dedy Putra mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga :  Bupati Mashuri Lantik Rio Terpilih di Dua Kecamatan

Dalam kesepakatan tersebut, Bupati juga memaparkan gambaran umum postur anggaran Kabupaten Bungo untuk tahun 2027.

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp65,5 miliar.

Menurut Dedy Putra, perkiraan SiLPA tersebut disusun sebagai salah satu upaya menyesuaikan dan menyeimbangkan kondisi APBD, sekaligus mengakomodasi aspirasi yang disampaikan anggota DPRD.