SIDAKPOST.ID, SAROLANGUN – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Muara Bungo menggelar Forum Kemitraan Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Forum ini diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Provinsi Jambi, pada Selasa (22/7) dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama di bidang kesehatan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati Sarolangun H. Hurmin, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Ketua Komisi DPRD Sarolangun, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Bappeda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Direktur RSUD Chatib Quzwain, Direktur RS Langit Golden Medika, para kepala Puskesmas, hingga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sarolangun.
Bupati H. Hurmin dalam sambutannya menekankan bahwa forum kemitraan ini memiliki peran penting dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
“Saya menyambut baik adanya forum kemitraan ini. Kemitraan seperti ini harus terus berjalan karena pada dasarnya saling menerima manfaat demi kepentingan bersama. Terutama ketika kita membahas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun,” ujarnya.
Paparan Hasil Rekredensialing Faskes
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Asfurina, memaparkan sejumlah hasil evaluasi rekredensialing fasilitas kesehatan di Sarolangun. Ia menyampaikan bahwa evaluasi tahun 2025 difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana, kelengkapan peralatan medis, serta kenyamanan ruang perawatan.
“Kami menekankan pentingnya penguatan layanan primer. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus dipastikan dapat menangani diagnosa non gawat darurat dengan maksimal. Dengan begitu, alur rujukan ke rumah sakit bisa diminimalkan, sehingga efisiensi layanan dan kepuasan peserta meningkat,” jelas Asfurina.
Ia juga menyoroti bahwa kualitas layanan FKTP tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan tenaga medis serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Digitalisasi menjadi kunci percepatan layanan. Kami mendorong penggunaan antrean online dan fitur iCare JKN agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien,” tambahnya.
