Al Haris Apresiasi Saiful Rowandi Kembali Pimpin Ombudsman Jambi, Siapkan Kantor Representatif

Ia menjelaskan, pelayanan publik yang baik setidaknya harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni mudah, murah, dan cepat. Jika ketiga prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat persoalan yang berpotensi masuk dalam kategori maladministrasi.

Menurut Nuzran, Ombudsman merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadirannya bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik maladministrasi seperti penundaan berlarut, ketidakkompetenan, dan tidak adanya kepastian pelayanan dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Karena itu, Ombudsman harus hadir sejak awal sebagai alarm bagi penyelenggara negara, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga unit pelayanan terkecil.

Nuzran menegaskan, Ombudsman bukanlah penghambat birokrasi, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ia bahkan mengungkapkan bahwa Ombudsman RI telah menjalin nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk pertukaran data setiap tiga bulan sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Selain itu, Ombudsman juga memiliki kewenangan berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan terkait sanksi apabila kepala daerah tidak menjalankan saran perbaikan dari Ombudsman.

Menutup sambutannya, Nuzran mengaku bangga dapat melantik Saiful Rowandi yang dinilainya telah menunjukkan kinerja baik selama memimpin Ombudsman Perwakilan Jambi.