SIDAKPOST.ID, LOMBOK TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menyoroti Program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dimana beberapa Peserta KIS Penerimaannya dicabut.
“Ada sekitar 113 peserta KIS yang di cabut oleh Pusat, ini dalam program BPJS. dengan alasan ketidakjelasan dari Dukcapil. mungkin harus di lakukan data ulang, itu menjadi rekomendasi, ” ungkap Murnan, S.Pd. Ketua DPRD Lombok Timur kepada awak media usai ikuti rapat kerja komisi dengan OPD Rabu (12/01/2021).
Selain itu, Ia juga menyebutkan ada data dari provinsi, karena ketidak berdaya pemerintah Daerah untuk membayar sering anggaran. “Ada sekitar 19.000 lebih data di Provinsi, kemudian yang di kabupaten juga tidak bisa bayar ada sekitar 3000 yang pemegang kartu KIS, ” katanya
Dikatakannya, terkait kondisi tersebut harus ada upaya pemerintah Daerah (Pemda) Lotim harus mendorong baik data yang ada di Provinsi dan Kabupaten untuk dimasukkan menjadi data peserta penerima program KIS APBN. Dengan melakukan menginput data bahwa memang masyarakat ini butuh kartu BPJS.
“Bagaimana kalau yang sekitar 22 ribu ini dibiarkan tidak memiliki kartu BPJS, sementara mereka tidak mampu, ” ucapnya.
Sebut Murnan, ketika Pemerintah Pusat tidak bisa mengakomodir data tersebut, kalau saja misalnya 3000 peserta, maka yang harus di siapkan anggaran sekitar 1 Milyar pada anggaran perubahan. Baru mereka tetap akan memiliki kartu BPJS. ” Ini orang miskin, dan janji bapak Bupati kan bagaimana dengan SKTM itu dan ini harus selesai, ” ujarnya.
Lebih jauh Murnan menjelaskan, kalau mengacu sesuai dengan target yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, semua masyarakat harus memiliki kartu BPJS baik yang KIS maupun Mandiri harus tuntas di tahun 2023 atau 2024.
