Atau, Pemkab sendiri yang membuat persaingan harga dengan mensupport koperasi di setiap kecamatan.
Koperasi membeli dengan harga yang sesuai, sehingga getah karet tidak lagi dimonopoli tengkulak.
“Hukum pasar tidak bisa ditekan dengan regulasi, tapi dihadapi dengan pasar juga. Jelang lebaran kemarin pemerintah bisa menstabilkan harga dengan hukum pasar (menciptakan persaingan harga), masak untuk karet tidak bisa,” tukasnya.
Nilai plus koperasi, selain meratakan harga karet tertinggi di semua wilayah Sarolangun, juga membuat putaran uang meluas.
“Kalau dimonopoli toke, yang kaya cuma satu orang, coba kalau dikelola koperasi, yang mendapatkan hasil lebih luas, petani juga senang. Tinggal koperasi cari pasar di Padang, karena perusahaan di sana membeli dengan harga lebih tinggi dibanding Jambi,” pungkasnya. (Sp03)
