Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur Penanganan Karhutla 2026

Menurutnya, karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Bencana tersebut turut mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan belajar-mengajar, serta memengaruhi mata pencaharian warga, termasuk petani dan nelayan.

Ia menegaskan, perlindungan masyarakat dari dampak karhutla merupakan kewajiban negara. Hal itu sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.

“Ketika jutaan warga terpapar asap, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman, dan masyarakat kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat, negara tidak boleh hanya hadir melalui imbauan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi,” ujarnya.

Karena itu, Slamet meminta pemerintah memperluas strategi penanganan karhutla. Upaya tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup perlindungan kesehatan warga terdampak, pemulihan kondisi sosial-ekonomi, serta penguatan pencegahan.

Ia juga mendorong penetapan indikator keberhasilan bagi setiap kementerian dan lembaga yang terlibat. Pelaporan berkala dan evaluasi berdasarkan capaian nyata dinilai penting untuk memastikan efektivitas penanganan di lapangan.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menambahkan, kegagalan mencapai target akibat lemahnya kinerja harus menjadi bahan evaluasi jabatan. Menurutnya, setiap pejabat yang menerima mandat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

“Jika target tidak tercapai akibat lemahnya kinerja atau kegagalan menjalankan tanggung jawab, evaluasi jabatan harus menjadi konsekuensi serius. Jika seorang pejabat merasa tidak mampu menjalankan mandatnya, mengundurkan diri secara terhormat juga merupakan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.