SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, desakan tersebut disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang dilaporkan berdampak pada sedikitnya 17 provinsi. Slamet menilai, penanganan karhutla yang berlarut-larut perlu dievaluasi secara serius, terutama terkait koordinasi lintas lembaga dan pencapaian target di lapangan.
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, pemerintah perlu menetapkan tenggat penanganan, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta mengukur kinerja berdasarkan hasil nyata di lapangan.
“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” kata Slamet dalam keterangan resminya yang dimuat di laman resmi DPR RI.
Ia mengingatkan, ancaman karhutla telah terdeteksi sejak awal 2026. Pada Februari tahun ini, luas lahan terbakar dilaporkan meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dampak kebakaran juga meluas ke berbagai wilayah. Selain Sumatra dan Kalimantan, karhutla dilaporkan menjangkau sejumlah daerah di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.
Slamet turut menyoroti laporan sekitar 3,4 juta jiwa yang terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum karhutla. Di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan sejak Januari 2026.
