Ranny: Penanganan Karhutla Tak Cukup dengan Masker dan Obat-obatan

“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun yang melanggar hukum, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” jelasnya.

Di sisi lain, Ranny mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker, obat-obatan, serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Meski demikian, ia menilai upaya perlindungan kesehatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan pemantauan titik panas, pengelolaan kawasan gambut, pengawasan kegiatan usaha, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.

Ranny juga mendorong koordinasi berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan karhutla.

Komisi IX DPR RI, lanjutnya, turut menaruh perhatian pada kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi risiko karhutla sebelum memasuki musim rawan, terutama melalui pemetaan kelompok rentan, penguatan fasilitas puskesmas, dan pengembangan sistem peringatan dini kesehatan.

“Kita tidak boleh membiarkan kelalaian pengelolaan lahan menjadi ancaman kesehatan bagi jutaan masyarakat. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi,” tegas Ranny. (sum)