MUI Kaji Fatwa Vape, Libatkan Ahli hingga Pelaku Usaha

Dalam prosesnya, Komisi Fatwa akan mempertimbangkan prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan perlindungan akal (hifz al-aql).

Kajian tersebut juga merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, la dharara wa la dhirar, yang mengandung prinsip larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, terdapat firman Allah SWT dalam Alquran, wa la tulqu bi-aydikum ila al-tahlukah, yang berarti jangan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Kiai Ni’am menjelaskan, dampak penggunaan vape terhadap kesehatan maupun ketenteraman sosial perlu diteliti secara rinci. MUI juga akan mengkaji langkah pencegahan serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

“Bagaimana dampaknya dicegah dan bagaimana instrumen hukum positif berbicara terkait masalah ini akan dikaji secara komprehensif untuk selanjutnya ditimbang dari kaidah keagamaan,” jelas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

MUI berharap fatwa yang nantinya ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman fikih, tetapi juga berkontribusi dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan publik.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh tahapan kajian ini selesai, dan fatwanya dapat segera kita tetapkan sebagai panduan bersama,” kata Kiai Ni’am.

Kapolri Soroti Penyalahgunaan Vape

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta dukungan MUI untuk mengkaji kemungkinan pelarangan total penggunaan vape di Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan silaturahim ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Kapolri memperingatkan adanya ancaman peredaran narkotika dalam bentuk cair yang diduga diselundupkan melalui rokok elektrik. Menurutnya, bentuk dan aroma cairan yang menyerupai produk vape biasa dapat menyulitkan identifikasi secara kasatmata.