Sebelum panen sawah atau kebun terjadi, ada perjuangan dan dedikasi petani di baliknya. Proses panjang hingga sampai ke masa panen membutuhkan perjuangan, deras keringat, kesabaran, pengetahuan, dan tentunya kerja keras para petani. Jasa mereka lah yang harus diingat ketika bahan pangan bisa sampai ke produsen kemudian pada masyarakat luas.
Tanpa petani, panen tidak akan terjadi dan ketahanan pangan pun tak akan tercipta. Di sini lah seharusnya timbul kesadaran pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Masalahnya, kesejahteraan merupakan upaya utama agar seseorang dapat bekerja lebih baik. Tanpa jaminan kesejahteraan, maka seorang petani pun akan berpindah profesi, mencari yang lebih baik.
Salah satu perhatian besar bagi para petani datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Pada Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Italia, Puan menyatakan bahwa menjaga kesejahteraan petani ialah kebijakan krusian yang harus diambil jika ingin membentuk ketahanan pangan.
Puan turut pula menyampaikan bahwa perdagangan pangan dan komoditas pertanian harus diperhatikan agar terhindar dari permainan harga yang merugikan petani. Semua harus berjalan dengan terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.
Bukan hanya itu saja, di kesempatan lain, Ketua DPR perempuan pertama RI itu juga pernah mengatakan bahwa pemberdayaan petani harus terus dikedepankan. Misalnya, dengan menuntaskan kelangkaan pupuk non-subsidi, keterbatasan pupuk subsidi, dan rendahnya harga pangan.
Masalah alat pertanian dan teknologi pertanian pun seharusnya ditanggapi dengan serius. Pasalnya, semakin efektif kinerja petani, maka semakin banyak pula sumber pangan yang akan dihasilkan. Produktivitas petani harus ditunjang dengan mempermudah pekerjaan mereka.
