Tebo  

Laporan Warga Dugaan Pelanggaran Kades Bukit Pemuatan Terus Mengendap

Audiensi perwakilan masyarakat Desa Bukit Pemuatan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tebo membahas tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran, Senin (21/9/2026). Foto: Lalu

Laporan Berproses Sejak April 2026

Hamdi Zakaria membeberkan kronologi penanganan laporan masyarakat yang dinilai berlangsung cukup panjang.

Menurutnya, pada 28 April 2026, masyarakat Desa Bukit Pemuatan menyampaikan laporan awal. Kemudian, pada 25 Mei 2026, Komisi I DPRD Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Selanjutnya, pada 28 Juli 2026, tim OPD Kabupaten Tebo turun langsung ke Desa Bukit Pemuatan untuk melakukan verifikasi lapangan.

“Pada 21 September 2026, audiensi konfirmasi kembali digelar. Namun, masyarakat belum memperoleh keputusan maupun kepastian konkret mengenai tindak lanjut laporan,” kata Hamdi.

Menurut dia, rentang waktu tersebut menjadi sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan mengapa laporan yang telah melalui RDP dan bahkan telah diverifikasi di lapangan masih belum memberikan kepastian mengenai langkah selanjutnya.

Baca Juga :  Cari Ikan di Sungai Alai, Warga Tebo Ditemukan Tak Bernyawa

“Rentang waktu tersebut menjadi sorotan masyarakat. Mereka mempertanyakan mengapa laporan yang telah melalui RDP dan bahkan telah diverifikasi di lapangan masih belum memberikan kepastian mengenai langkah selanjutnya,” ujar Hamdi Zakaria.

Empat Dugaan yang Dilaporkan

Dikatakannya, laporan masyarakat yang disampaikan kepada pihak terkait memuat sejumlah dugaan pelanggaran yang mereka atribusikan kepada Kepala Desa Bukit Pemuatan, Suferi.

Adapun sejumlah dugaan tersebut, antara lain:

  1. Dugaan jual beli tanah restan desa tanpa mengantongi izin tertulis dari Bupati Tebo.
  2. Dugaan pembongkaran tiga unit bangunan aset desa tanpa prosedur dan izin yang dipersoalkan oleh pelapor.
  3. Dugaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menurut masyarakat tidak memiliki dasar hukum dan berada di kawasan Hutan Produksi (HP).
  4. Dugaan pemblokiran atau pemortalan jalan umum desa yang disebut warga disertai pungutan retribusi yang mereka nilai sebagai pungutan liar.
Baca Juga :  Polsek VII Koto Kawal Pawai Obor, Hari Pramuka Ke 61 dan HUT RI Ke 77

“Seluruh poin tersebut merupakan dugaan yang disampaikan masyarakat dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait,” jelas Hamdi. (adl)