Laporan Warga Dugaan Pelanggaran Kades Bukit Pemuatan Terus Mengendap

SIDAKPOST.ID, TEBO – Penanganan laporan warga Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan melibatkan Kepala Desa Bukit Pemuatan, Suferi, kembali menuai sorotan.

Hampir lima bulan sejak laporan awal disampaikan, masyarakat mengaku masih belum mendapatkan kejelasan mengenai hasil akhir penanganan laporan tersebut.

Kekecewaan warga kembali mencuat dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tebo yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Tebo, Senin (21/9/2026).

Audiensi tersebut digelar untuk mengonfirmasi hasil verifikasi lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan konkret maupun kepastian mengenai tindak lanjut laporan masyarakat.

Audiensi dihadiri Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, SP, Wakil Ketua II DPRD Tebo, Sahendra, SE, Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, S.Pd.I, serta tim pendamping hukum dan advokasi, Hamdi Zakaria, A.Md, C.PL, Aguswadi, C.PL, Ardani Zaidan, C.PL, bersama sejumlah perwakilan lainnya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, menyampaikan bahwa DPRD Tebo sejauh ini belum menerima dokumen resmi terkait hasil verifikasi lapangan yang dilakukan tim OPD di Desa Bukit Pemuatan.

“Pihak DPRD akan kembali memanggil perwakilan masyarakat setelah menerima dokumen resmi dari pihak eksekutif,” ujar Ihsanuddin.

Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan tanda tanya dari pihak masyarakat. Pasalnya, terdapat informasi berbeda yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tebo, Sugiyarto, SP.

Meski tidak hadir dalam audiensi karena sedang mengikuti kegiatan sosialisasi di Kecamatan Sumay, Sugiyarto melalui pesan WhatsApp kepada Hamdi Zakaria menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo melalui surat Bupati telah mengirimkan hasil verifikasi kepada DPRD Tebo sejak beberapa minggu sebelumnya.

Perbedaan informasi tersebut semakin memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberadaan hasil verifikasi tersebut serta alasan belum adanya kejelasan terkait tindak lanjut laporan.