Tebo  

Laporan Dugaan Penyimpangan Kades Bukit Pemuatan, Warga Minta Kejelasan ke Kejari Tebo

Ketua Divisi Informatika FRIC Jambi, Hamdi Zakaria, bersama pihak lainnya saat berada di Kejari Tebo. Foto: Lalu

“Laporan masyarakat juga menyinggung dugaan laporan fiktif penggunaan Dana Desa (DD), serta pembangunan taman desa yang bersumber dari Dana Desa, tetapi hingga kini kondisinya mangkrak,” ujar Hamdi, mengakhiri.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tebo, Agus Wadi. Pihaknya akan terus aktif mengawal dan mendampingi masyarakat terkait laporan sampai hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat dan aturan undang-undang yang berlaku.

Untuk tindak lanjutnya, pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit dari tim Inspektorat serta hasil temuan verifikasi dari Tim Terpadu (Timdu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo.

Baca Juga :  RMI NU Tebo Gelar Rutinan Bulanan : Program untuk Memajukan Ponpes

“Informasi dari pihak Kejari yang disampaikan kepada masyarakat sebagai penjelasan mengenai tahapan yang masih perlu dilalui sebelum perkembangan lebih lanjut,” jelas Agus Wadi.

Sementara itu, Sabli, salah seorang warga Desa Bukit Pemuatan, berharap Bupati Tebo dapat mengambil keputusan terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa masyarakat sangat menginginkan adanya tindakan tegas apabila dugaan-dugaan tersebut terbukti, harus diproses melalui pemeriksaan.

Baca Juga :  Dugaan Ratusan SKT di Kawasan Hutan Produksi, LMPP Adukan ke Polres Tebo

“Salah satu tuntutan yang disampaikan warga adalah agar Kepala Desa Pemuatan dinonaktifkan sementara dari jabatannya selama proses penanganan perkara berlangsung,” kata Sabli.

Dikatakannya, menurut masyarakat, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan menjawab keresahan warga, sembari menunggu hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

Masyarakat berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi, melainkan ditindaklanjuti secara transparan dan profesional serta sesuai hukum.