Tebo  

Laporan Dugaan Penyimpangan Kades Bukit Pemuatan, Warga Minta Kejelasan ke Kejari Tebo

Ketua Divisi Informatika FRIC Jambi, Hamdi Zakaria, bersama pihak lainnya saat berada di Kejari Tebo. Foto: Lalu

SIDAKPOST.ID, TEBO – Merasa tak sabar lagi, sejumlah masyarakat Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, didampingi organisasi pendamping, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Kamis (22/10/2026).

Kehadiran warga Bukit Pemuatan ini dalam rangka mempertanyakan perkembangan laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Bukit Pemuatan.

Dalam kunjungannya, warga menyampaikan berbagai masalah yang menjadi perhatian masyarakat, serta meminta agar laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga :  Dirjen Kementerian Keuangan RI, Kunjungi Kabupaten Tebo

Ketua Divisi Informatika FRIC Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md., C.PL., menyebutkan bahwa laporan masyarakat mencakup beberapa dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan aset Desa Bukit Pemuatan.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pendirian portal di jalan umum Desa Pemuatan sejak 2022, yang menurut pelapor disertai pembebanan retribusi dan diduga mengandung unsur pungutan liar (pungli).

“Juga terdapat dugaan penerbitan ratusan persil Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan hutan produksi tanpa dasar dan prosedur operasional standar (SOP) yang semestinya,” sebut Hamdi Zakaria.

Baca Juga :  Kejari Tebo Gelar Penerangan Hukum, Adanya Penggunaan DD Tidak Tepat

Dikatakan Hamdi, warga masyarakat juga menyoroti dugaan jual beli lahan restan desa tanpa izin tertulis dari Bupati Tebo, serta perobohan tiga gedung yang disebut sebagai aset desa tanpa izin tertulis dari kepala daerah.

Masalah yang lainnya yaitu dugaan pembentukan tiga kelompok masyarakat di kawasan hutan menjadi tiga RT definitif Desa Bukit Pemuatan yang dipermasalahkan keabsahan hukumnya.