Tebo  

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko : Ada Relaksasi Belanja Pegawai

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko didampingi wakil ketua 1 Ihsanudin dan asisten lll Sekda Himawan Susanto, memberikan penjelasan selesai rapat BANGGAR, kepada sejumlah awak media. Foto: Lalu

SIDAKPOST.ID, TEBO – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tebo, telah merampungkan pembahasan Rancangan Pra Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tebo.

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko,SH dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembahasan tersebut telah dilakukan bersama Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Tebo serta TAPD.

“ Pimpinan dan anggota Banggar bersama TAPD Tebo, sudah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027, ” terang Khalis Mustiko, kemarin.

Baca Juga :  DPRD Tebo Gelar Paripurna, Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Terkait APBN 2027

Dikatakannya, dalam pembahasan tersebut terdapat sejumlah asumsi yang menjadi perhatian yakni salah satunya terkait pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan penyampaian TAPD, PAD Kabupaten Tebo pada 2027 diasumsikan sekitar Rp24 miliar, yang sebagian besar bersumber dari opsen pajak atau pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu, PAD tersebut sebagian besar dari opsen pajak.

Khalis juga menyoroti persoalan piutang pajak yang hingga kini belum tertagih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Dapat dipastikan persoalan tersebut akan didalami kembali pada saat penyampaian nota pengantar.

Baca Juga :  Khalis Mustiko Ketua, Liga Marisa Sekretaris, Formasi Baru Golkar Tebo Resmi Disahkan

“ Nanti akan kita dalami saat penyampaian nota pengantar. Kita akan hearing dengan OPD mana saja yang piutangnya belum tertagih,” kata Khalis

Imbuh Ketua DPRD, dengan asumsi PAD sekitar Rp24 miliar tersebut total pendapatan daerah Kabupaten Tebo diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp900 miliar menjadi Rp970 miliar.Untuk Transfer ke Daerah (TKD) asumsi sementara masih sama seperti tahun anggaran 2026, sekitar Rp816 miliar tanpa adanya penambahan maupun pengurangan.