Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, Ahmad Bisyri, mengapresiasi inisiatif TP-PKK Kabupaten Bungo yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan keluarga, tetapi juga sangat peduli terhadap aspek perlindungan sosial jajarannya.
” Tahap awal kerja sama ini, ada sekitar 40 orang pengurus TP PKK Kabupaten Bungo yang telah terdaftar, kami berharap kader PKK di Kabupaten Bungo juga dapat terlindungi secara menyeluruh,”kata Bisyri.
Ahmad Bisyri menambahkan, PKS ini telah selaras dengan regulasi nasional, yakni Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Regulasi tersebut mengamanatkan alokasi anggaran daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Ia mengajak peran serta TP PKK Kabupaten Bungo menjadi motor penggerak untuk mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal.
” Karena kita tahu, ibu-ibu PKK ini berinteraksi langsung dengan masyarakat hingga tingkat Dusun. Harapannya program jaminan sosial Ketenagakerjaan ini disampaikan dengan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,”Ajaknya.
Terkahir Bisyri mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi kader-kader PKK dan kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran program pemberdayaan di Kabupaten Bungo.
” Semoga kerja sama yang telah disepakati pada hari ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Kami meyakini bahwa keterlibatan aktif dari berbagai pihak akan memberi pengaruh yang signifikan pada peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Bungo,”Tutupnya. (jul)
