Untuk TNI-Polri harus memiliki talent digitalisasi, harus jago Teknologi informasi karena ke depan akan bergelut dengan teknologi. Presiden juga menyinggung tentang perpindahan ibu kota negara.
Perpindahan ibu kota sudah sudah digagas oleh presiden sebelumnya yaitu Presiden Sukarno tahun 1957 namun karena ada pergolakan pada saat itu ditunda.
Kemudian Presiden Suharto pernah merencanakan perpindahan ke Jawa Barat tepatnya di Jonggol tetapi karena juga ada pergolakan tahun 1997/1998 maka tertunda, oleh karena itu kajian tersebut sudah lama dan kalau tidak dieksekusi sampai kapanpun tidak terjadi.
Menurut Presiden dasar perpindahan ibu kota negara adalah pemerataan Indonesia sentris agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
Ketimpangan infrastruktur dan populasi karena 58 persen perputaran ekonomi ada di Jawa khususnya di Jakarta, kemudian populasi penduduk 56 persen juga ada di Jawa.
Presiden juga berpesan kepada TNI-Polri agar memberikan contoh kepada masyarakat umum tentang kedisiplinan. Karena kedisiplinan TNI-Polri berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga hal ini bisa membawa masyarakat kepada disiplin nasional.
“Dalam disiplin TNI-Polri tidak boleh diperdebatkan dimulai dari hal-hal kecil, Tentara punya aturan sendiri sesuai ketentuan kitab UU hukum disipilin yang intinya Kesetiaan Tegak Lurus,”katanya. (**/zek)
