Pemerintah daerah menyebut bantuan itu ditujukan untuk mempercepat pengolahan lahan dan panen, menekan biaya operasional, serta mengurangi kehilangan hasil.
Agus mengatakan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan untuk mengusulkan kebutuhan prioritas Tebo agar dapat masuk dalam program nasional.
Menurut dia, strategi tersebut diperlukan di tengah keterbatasan kemampuan APBD. Pemerintah daerah tidak hanya menunggu alokasi anggaran, tetapi aktif mencari dukungan program dari pemerintah pusat.
“Di sektor hilir, bantuan pangan APBN periode Februari–Maret 2026 menjangkau 39.359 penerima bantuan pangan. Kemudian pada periode Juli–September mencapai 41.080 penerima,” kata Agus.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, kata dia, Pemkab Tebo juga menggelar 16 kali Gerakan Pangan Murah. Sebanyak delapan kegiatan dilakukan melalui skema mandiri dan CSR Bank Indonesia, sedangkan delapan lainnya menggunakan APBD.
Pemkab Tebo juga menyiapkan 10.500 kilogram beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Selain itu, pemerintah menyusun FSVA dan SKPG 2026 serta memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui rapid test pestisida dan formalin, pengujian 20 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di laboratorium, serta penyediaan satu unit freezer.
Intervensi pangan turut diarahkan untuk penanganan stunting. Programnya antara lain pemberian beras dan telur kepada 26 baduta, sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), serta bantuan benih cabai dan pupuk kepada empat kelompok masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan.
Agus mengatakan rangkaian program tersebut dirancang sebagai satu kesatuan kebijakan, dari produksi hingga konsumsi. Benih disiapkan, lahan dioptimalkan, mekanisasi diperkuat, produksi didorong, harga pangan dijaga, dan keamanan pangan diawasi.
