SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Bupati bungo H Mashuri, SP,.ME. Menghadiri rapat koordinasi (Rakor), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi, kabupaten /kota se-Indonesia, di auditorium BNBP, Selasa (13/11/2019).
Turut hadir juga Gubernur, Bupati/ Walikota, unsur forkopinda Provinsi dan kabupaten se- Indonesia. Acara tersebut dibuka oleh Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo, dengan ditandai pemukulan gong.
Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo menegaskan bahwa Pemerintah daerah juga diminta harus tegas terhadap daerah yang rawan bencana sehingga tidak boleh ditinggali manusia dan mana daerah yang aman.
“ Perencanaan pembangunan di daerah tentu berkaitannya dengan bupati, wali kota, gubernur dan Bappeda. Jadi kita harus merencanakan dan berani atau melarang masyarakat membangun di zona merah bencana,”katanya.
Dikatakannya, kepala daerah di masing-masing provinsi, sekaligus menjadi Komandan Satgas Penanganan Bencana, dan bisa berkoordinasi bersama Kodim, Kapolres, hingga jajaran BPBD untuk membentuk satuan tugas bersama.
“Karena menginngat Indonesia berada dal rawan buncana. Untuk itu, daerah harus membangun sistem peringatan dini terpadu yang nantinya tersebar di beberapa titik. Sistem ini, harus bisa melibatkan, seluruh kementerian terkait,” ujarnya.
Bahkan kata dia, pemerintah daerah juga harus membuat simulasi bencana secara berkala dan teratur untuk karena kesadaran masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah (Kepala Desa).
“Dengan demikian masyarakat akan siap dalam menanggulangi segala bencana sekaligus bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa,” tukasnya.
