Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.
“Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama,” pungkas Bamsoet.
Beberapa hal akan dilakukan dalam pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19, antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik.
Keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juga per tahun, gaji paling tinggi 18 juta per bulan hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus JMSI turut hadir, di antaranya Ketua Umum Teguh Santosa, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani.
Anggota Bidang Hukum dan Advokasi, Ahmad Hardi Firman, Ketua JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa, anggota Bidang hokum Pengurus Pusat JMSI, Eko Sembiring dan Lana Siahaan serta sekretaris JMSI Jakarta, Khalid Zabidi. (jmsi)
