SIDAKPOST.ID, JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, mengingatkan pentingnya memperkuat sistem kelembagaan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Menurutnya, keberlanjutan program ekonomi syariah tidak boleh bergantung pada figur pemimpin, tetapi harus didukung sistem yang kuat dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Kiai Ma’ruf saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah bertajuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan melalui Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.
Dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di setiap provinsi perlu terintegrasi dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program pengembangan ekonomi syariah tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah maupun pimpinan lembaga.
“KDEKS tidak boleh bergantung pada siapa yang menjabat,” tutur Kiai Ma’ruf.
Ia menjelaskan, program-program ekonomi syariah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan.
Kiai Ma’ruf menilai, lembaga yang kuat adalah lembaga yang mampu menjalankan fungsinya berdasarkan sistem yang telah dibangun, bukan semata-mata karena pengaruh atau peran individu tertentu.
