SIDAKPOST.ID, BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama BPKP Jambi menggelar workshop dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Workshop yang diikuti rio (kepala desa) dan camat se-Kabupaten dan Tebo Bungo digelar di Ballrom Semagi Hotel Muara Bungo, Selasa (22/1) kemarin.
Sekretaris Daerah, H Ridwan Is, mengatakan kegiatan workshop bertujuan dalam memberi pembekalan kepada aparatur pemerintahan kecamatan dan di desa, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan di pedesaan tersebut.
“Dengan adanya support dana dari pusat, dapat mendobrak pembangunan dan pertumbuhan di pedesaan baik perangkat desanya, maupun masyarakatnya, terutama di daerah ini sudah mempersiapkan dana gerakan desa membangun (GDM), ” ucap Sekda H Ridwan Is.
H Ridwan Is mengatakan pemerintah Kabupaten Bungo bersama BPK Provinsi Jambi bekerjasama membuat sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes.
“Dengan aplikasi dapat membendung dari penggunaan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sesuai APBDus, serta surat pertanggungjawaban (SPJ),” ujar Sekda bungo H.Ridwan is.
Sementara, Hj. Elviana, Anggota DPR RI Komisi XI, menuturkan regulasi dana desa dan kebijakan dana desa berada pada komisi XI,
“Memasuki awal tahun 2019, melihat begitu banyak perubahan dari dana desa, dari laporan menteri keuangan, kuncuran pada dua tahun lalu masih 60 trilyun, sekarang di tahun 2019 kita angkat menjadi 70 trilyun, itu pun belum tampak penekanan kemiskinan, dari 141 desa di kabupaten bungo, baru 92 desa yang menggunakan Siskeudes,” ungkap Hj Elviana.
