SIDAKPOST.ID, JAMBI – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 7 poin usulan yang bersifat spesifik dalam mengatasi permasalahan angkutan batu bara.
Hal ini disampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Bupati Batanghari, Kamis (19/1/2023).
Adapun 7 usulan penanganan yang dapat difasilitasi oleh ketua, wakil ketua dan para anggota Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat, yaitu:
Adapun 7 usulan penanganan yang dapat difasilitasi oleh ketua, wakil ketua dan para anggota Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat, yaitu:
1. Pelebaran jalan nasional ruas Tembesi-Muara Bulian.
2. Peningkatan ruas jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing.
3. Peningkatan status ruas jalan penghubung lingkar utara.
4. Optimalisasi Pelabuhan Talang Duku dan alternatif pengembangan pelabuhan Muara Sabak.
5. Pembangunan jembatan Sungai Rambut dalam membuka keterisoliran wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi.
6. Duplikasi jembatan Kumpeh pada ruas jalan menuju pelabuhan Talang Duku, dan
7. Peningkatan jalan alternatif simp. Karmeo – Kilangan-Tempino melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.
Wagub Abdullah Sani mengatakan,sebagai isu aktual yang bersifat spesifik, khususnya terhadap permasalahan transportasi di Provinsi Jambi saat ini didominasi oleh tingginya aktifitas angkutan batubara yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi PDB Nasional dan PDRB Provinsi Jambi.
“Dengan meningkatnya izin pemanfaatan pertambangan batubara yang tersebar di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo dan Bungo mengakibatkan tingginya arus lalu lintas angkutan menuju Pelabuhan Talang Duku Kota Jambi yang tentunya berdampak pada tingginya kerusakan jalan dan diperparah oleh kemacetan dibeberapa titik ruas baik jalan nasional maupun provinsi, terutama di simpang tiga Tembesi yang merupakan simpul akses transportasi darat dari Kabupaten Bungo-Tebo dan Merangin-Sarolangun,” ujar Sani. (bel)
