Dikatakan secara tegas oleh Kasdam bahwa harus ada langkah nyata dan kongkrit di lapangan dalam penanganan Karhutla, agar tidak berlarut larut.
“Berbicara masalah Karhutla, ini terus berulang-ulang dan terjadi tiap tahun. Padahal setiap awal tahun kita rapat. Namun secara nyata hospot di provinsi jambi terus meningkat. Tingkat ISPU juga sudah tidak sehat, ini khusus wilayah jambi. Dampaknya juga sangat jelas,” kata Kasdam.
Disampaikannya bahwa penanggung jawab terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya ada di pemerintah daerah, untuk itulah dibentuk tim dan satgas terpadu guna membantu pemerintah daerah yang didalamnya terdapat TNI, Polri, BPBD, Damkar termasuk perusahaan-perusahaan guna menanggulangi bencana yang terjadi.
Lebih lanjut Kasdam juga menyampaikan bahwa pembakaran hutan dan lahan termasuk perbuatan yang sangat keji, “oleh karena itu pelakunya bisa di sebut sebagai teroris lingkungan hidup. Karena dampak dari pembakaran tersebut sangat luas sekali, bahkan sampai dirasakan oleh anak-anak sekalipun” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan himbauan Pangdam II/Sriwijaya kepada seluruh warga masyarakat agar masyarakat maupun perusahaan yang ada untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan.
“Saya atas nama Pangdam menghimbau dan mengajak masyarakat termasuk pihak korporasi untuk merubah mindset dan menghentikan aktivitas membuka lahan dengan cara membakar,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolda Jambi, Irjen Pol Mukhlis, AS dalam sambutannya menyampaikan dari hasil rapat bersama menteri Polhukam ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam upaya pemadaman Karhutla.
