SIDAKPOST.ID, BUNGO – Agenda resmi DPRD Kabupaten Bungo mendadak jadi sorotan. Bukan karena substansi rapat, melainkan minimnya kehadiran pejabat penting, LKPJ Bupati 2025.
Dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang, hanya 9 yang muncul. Lebih miris lagi, dari 17 camat, cuma 4 yang hadir.
Kondisi ini langsung memicu reaksi keras dari Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi. Ia menilai rendahnya kehadiran tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dan tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Ini bukan hal sepele. Kehadiran OPD dan camat itu penting, apalagi dalam agenda yang menyangkut evaluasi dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, absennya mayoritas OPD dan camat berpotensi menghambat koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan bisa tidak maksimal dan jauh dari kebutuhan masyarakat.
Tak berhenti di situ, Darwandi melontarkan peringatan keras kepada para pejabat yang dinilai tidak serius menjalankan tugas.
“Kalau tidak mampu jadi kepala OPD, lebih baik mundur saja. Jabatan itu amanah, bukan sekadar formalitas,” sentilnya tajam.
Darwandi menegaskan ke depan tidak ada lagi agenda penting yang diabaikan. Karena Kehadiran dan keseriusan pejabat dinilai menjadi kunci utama dalam membangun sinergi kuat demi mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Bagaimana kita mau membangun Bungo lebih maju lagi, sekelas rapat penting tidak hadir, mau dibawa kemana kabupaten kita ini kalau pejabat sepeti ini,” cetusnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala OPD, dan camat, khususnya dalam hal kedisiplinan dan komitmen kerja. (Sri)
