Karena kita bisa seperti ini karena pajak yang didapat dari rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus Suryonugroho menyampaikan tentang program Kepolisian Lalu Lintas yang dilaksanakan secara modern dan adaptif. Ini merupakan tugas dari Pembina Samsat untuk merumuskan agar layanan kepada masyarakat bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.
“Untuk poin modern, yang jelas, saya sampaikan apresiasi kepada para punggawa Samsat, baik kepada pihak Kepolisian, Pemda, dan Jasa Raharja, yang sudah cukup optimal dalam transformasi digital. Baik di sana ada rencana Samsat digital bahkan BPKB digital, saya yakin itu tidak masalah. Sedangkan poin adaptif, salah satunya kita juga harus dekat dengan masyarakat, harus mempermudah dan melayani tapi tidak meninggalkan forensik kepolisian,” tambahnya.
Komitmen Bersama untuk Transformasi Layanan Samsat Sebagai bagian dari Rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat Tahun 2025, yang menegaskan komitmen Pembina Samsat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.
Selain sesi pleno dan diskusi panel, rakor ini juga menghadirkan pemaparan di
antaranya dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Asosiasi Pengelola Pendapatan
Daerah Indonesia (APPDI), yang membahas strategi optimalisasi pajak kendaraan dan peningkatan pelayanan publik.
Melalui rakor ini, diharapkan pelayanan Samsat semakin modern dan adaptif,
sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan, pembayaran pajak dan pembayaran SWDKLLJ. (Ais)
